29 Jul

Sepandai-pandainya tupai melompat

Menanggapi menghilangnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, politisi senior Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Dalam konteks ini, bagi kita dan rakyat kebanyakan -mungkin, pepatah itu terasa kurang lengkap, karena seharusnya berbunyi: sepandai-pandainya tupai-tupai itu melompat, akhirnya akan berjatuhan juga, terlebih jika ada tupai yang memilih berhenti melompat dan mulai menyanyi.

Audre Lorde, penulis dan aktifis feminisme pernah membuat sebuah essay dengan judul ”The Master’s Tool Will Never Dismantle the Master’s House,” – peralatan si Tuan tidak pernah bisa untuk membongkar rumah tuan itu. Kelihatannya inilah yang kita hadapi atau logika yang kita hadapi terhadap berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang nampak nyata dalam kasus Partai Demokrat akhir-akhir ini. Kalau di China, ‘pendidikan’ terhadap pentingnya hukum dalam hidup bersama, khususnya dalam pemberantasan korupsi, ditunjukkan dengan kasus nyata dengan jatuhnya hukuman berat –bahkan sampai hukuman mati, bagi pejabat-pejabat tinggi yang korup. Sedangkan pendidikan akan pentingnya logika hukum di Indonesia dilakukan dengan contoh kasus rakyat kecil. Kasus-kasus ibu yang diadili karena buah coklat yang beberapa biji, kasus anak-anak yang diadili karena bermain dadu, dan berbagai kasus yang pernah muncul di media terkait dengan rakyat kecil diproses di pengadilan dan masuk penjara karena kasus yang kecil pula, sampai dengan kasus Prita yang berlarut-larut, adalah satu bentuk ‘pendidikan hukum’ bagi rakyat. Atau bisa dikatakan “reframing” ini dilakukan dengan mengorbankan rakyat kecil. Dan setelah ‘framing’ atau bingkai hukum ini berhasil membingkai pandangan rakyat maka ini kemudian dipakai sebagai baju pelindung bagi laku pat-gu-li-pat dalam menggangsir kekayaan Indonesia dengan berbagai cara.

“The Master’s Tool Will Never Dismantle the Master’s House” –atau rumah hukum ini diyakini bahwa rakyat pasti akan kalah jika menggunakan peralatan hukum ketika akan membongkar rumah hukum mereka yang penuh dengan perilaku pat-gu-li-pat.

Maka yang ditakuti adalah bagaimana jika terjadi ‘pengkhianatan’ dari dalam rumah, bagaimana jika di Master’s House sendiri ada yang berperilaku ‘menyimpang’ –tupai yang memilih berhenti melompat dan mulai menyanyi. Untuk melindungi diri dari kemungkinan ini maka bisa kita mengerti mengapa mereka mengusahakan si-‘peniup peluit’ jangan sampai berubah menjadi seorang pahlawan dengan tetap mengupayakan vonis yang sama atau tidak jauh berbeda dengan yang lain. Kasus Agus Condro dan Susno Duadji jelas memberikan gambaran pada kita semua.

Bukannya kita tidak percaya pada hukum dan bukannya hukum itu tidak penting, jelas kita perlu hukum –dan itu tidak usah diperdebatkan lagi. Yang menjadi masalah adalah pembingkaiannya atau upaya “reframing” sebagai bagian dari strategi pat-gu-li-pat itu. Keprimeran-politikal kiranya bisa sebagai upaya membongkar bingkai yang terlalu ketat itu. Keprimeran political bukanlah politik sebagai panglima. Mari kita lihat contoh yang ada di Jepang, misalnya. Seorang pejabat tinggi di Kementrian Keuangan Jepang dituduh menerima donasi ilegal dari seorang wanita warga Jepang keturunan Korea, dan pejabat itu langsung mundur. Dia tidak merasa perlu harus menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bahkan menuntut pencemaran nama baik.

Terhadap silang pendapat pendirian Islamic Centre di zero-ground, tempat serangan teroris di New York, Obama tidak menunggu keputusan Mahkamah Agung tentang boleh-tidaknya Islamic Centre itu didirikan, tetapi tanpa menunggu keputusan hukum tetap, atau hasil voting di parlemen, Obama bersikap bahwa pelarangan pendirian Islamic Centre itu adalah bertolak belakang dengan nilai-nilai bangsa Amerika. Dan banyak contoh sikap-sikap politik yang akuntabel dan penuh dengan keberanian, yang siap diminta pertanggung jawabannya akan membuat hidup bersama ini menjadi semakin bermartabat. Ketika hukum macet atau justru berperilaku menyimpang dari rasa keadilan masyarakat, maka sikap politik mestinya menjadi pilihan yang strategis

Ketika hukum kemudian menjadi bunker bagi laku pat-gu-li-pat senyawa oligarki-pemburu rente, maka dalam konteks Indonesia saat ini, “The Master’s Tool Will Never Dismantle the Master’s House” haruslah selalu diingat bersama. Tentu upaya hukum perlu selalu dilakukan tetapi pada saat yang bersamaan, membangun kekuatan politik haruslah menjadi bagian dari keprimeran politikal. Dan yang tidak boleh dilupakan, ”reframing” harus juga dilawan dengan ”reframing”. Pat-gu-li-pat senyawa oligarki pemburu rente, itulah realitas yang paling menjengkelkan bagi rakyat kebanyakan di NKRI ini. Simone de Beauvoir pernah bilang:

”It is in the knowledge of the genuine condition of our lives that we must draw out our strength to live and our reasons for acting” ***

(29/07/2011)

Leave a Reply

© 2014 | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Design by PK Semarang - Powered By Sanggar Kebangsaan