1826. Sumbu Pendek Sebagai 'Musuh' Ruang Publik

14-12-2025

Menurut Haryatmoko dalam Etika Komunikasi (2007), di era digital yang serba cepat ini diam-diam dalam dunia media massa masuk ‘logika’ baru: logika waktu pendek: yang actual, cepat, ringkas. Juga akan membuat informasi yang baik jika didapat secara langsung di tempat kejadian. Maka yang spektakuler dan sensasional menjadi ‘informasi idaman’. Buku ditulis Haryatmoko ketika Facebook baru berumur satu tahun benar-benar hadir di tengah-tengah publik. Demikian juga Twitter yang mulai beroperasi setahun sebelum buku itu diterbitkan. Apakah akan ditambahkan catatan tambahan jika buku itu ditulis setelah bermacam sosial-media merebak seperti sekarang ini?

Bagaimana setelah 20 tahun kita akrab dengan in-formatio seperti itu, dan kemudian di-booster oleh sosial-media? Bagaimana itu akan membentuk kita? Beberapa waktu lalu mulai muncul istilah ‘umpan lambung’. Sebuah ‘umpan’ dilempar terutama dalam dunia sosial-media, dan diharapkan segera ‘dimakan mentah-mentah’, dan reaksi tertentu diharapkan segera pula akan muncul. Dengan ditambah berkembangnya AI seperti sekarang ini (dan ke depan kita tidak tahu secanggih apa akan berkembang), ‘umpan lambung’ itu bisa-bisa semakin merebak dan semakin meyakinkan. Apalagi jika ‘umpan lambung’ itu mengaduk-aduk emosi. Maka ‘sumbu pendek’ itu bukan hanya soal dimana setiap manusia memang sudah menggendong fakta potensialnya, tetapi malah justru sedang dilatih dan dilatih terus untuk menjadi fakta factual. Tetapi bagaimana jika ‘pendeknya sumbu’ itu kita bayangkan juga menghinggapi jajaran pemimpin? Pemimpin yang suka tidak suka bisa menjadi ‘model’ atau mempunyai posisi penting dalam merawat ‘ruang publik’?

Ada yang mengatakan bahwa sekitar awal bulan Agustus 1965 Bung Karno tiba-tiba pingsan. Kemudian ada yang membawa dokter-dokter ahli dari Cina saat itu, dan setelah diperiksa dengan teliti muncul pembicaraan bahwa usia Bung Karno semakin mendekati akhir. Dikatakan, cuma tersisa 3-4 bulan saja. Apakah berita ini juga terlibat dalam peristiwa 1-2 bulan ke depannyan, 30 September 1965? Yang pasti adalah, kondisi kesehatan dari seorang pemimpin tertinggi pasti akan mempengaruhi respon tidak hanya ‘musuh di nun jauh sana’ atau ‘pasar’, tetapi juga orang-orang sekitar. Apalagi jika tidak hanya factor usia yang menua saja, tetapi juga rekam medis bermasalah di masa lalu. Setiap tenaga medis pasti tahu bahwa berdasarkan bukti-bukti, seseorang yang pernah stroke misalnya, ia punya potensi lebih besar kena stroke lagi di masa depan. Dan ada bukti-bukti pula bahwa kondisi psikis seseorang bisa saja akan mempengaruhi kondisi fisik atau kesehatan seseorang. Emosi misalnya, bisa saja akan mendorong naiknya tekanan darah, dan jika itu beulang dan berulang bisa saja akan memperbesar potensi stroke ulang itu.

Maka ‘permainan sumbu pendek’ ini tidaklah hanya soal dampak di ruang publik saja, tetapi siapa tahu ada ‘sasaran khusus’ di ruang privat, membidik kesehatan mental dan akhirnya kesehatan fisik seseorang. Bagaimana jika dengan itu semua kemudian diperkirakan bahwa seorang pemimpin (tertinggi) akan ‘selesai’ dalam waktu paling lama dua-tiga tahun saja? Dan dengan keyakinan itu, sekali mendayung dua-tiga pulau dilampaui: juga mempersiapkan segala kemungkinan dalam konteks peralihan kekuasaannya? Sering apakah itu benar-benar akan kejadian atau tidak: tidaklah penting, masalahnya itu sudah menjadi keyakinan atau tidak, Apakah akhinya asumsi itu benar-benar menjadi dasar mengambil sikap atau tindakan, atau tidak, Ataukah karena inilah sehingga ‘matahari kembar’ tetap bertahan dan ‘loyalis’-nya tetap ‘nyaman-nyaman’ saja dalam dunia ‘matahari kembar’ ini? Sebab ada keyakinan dalam dua-tiga tahun mendatang akan tidak ‘kembar’ lagi? Jika benar maka asal mangap, asal njeplak, tipu-tipu di depan hidung dengan tanpa beban, tanpa sungkan, membangkang tepat di depan hidung, akan terus saja berlanjut. Salah satunya, biar emosi, cuk … *** (14-12-2025)

1827. Tiga Bencana

16-25-2025

Tujuh-puluh tahun lalu, sepuluh tahun setelah Perang Dunia II berakhir, majalah Life memuat artikel yang menyinggung soal throw away society. Istilah yang erat dengan pola perilaku hiper-konsumerisme, Tiga bencana yang dimaksud dalam judul adalah bencana tsunami Aceh Desember 2004, gempa di Jogja Mei 2006, dan banjir bandang di Sumatera baru-baru ini, akhir November 2025. Makin banyak yang membanding-bandingkan bagaimana respon pemerintah di ketiga bencana itu. Sah-sah saja, dan sebaiknya memang dilakukan bagi siapa saja yang mempunyai data-datanya atau simpanan informasi yang bisa digali lagi. Tetapi konteks tulisan ini lebih pada berkembangnya sebuah ‘habitat’ yang dibangun oleh bagaimana dunia in-formatio berkembang.

Dalam dua bencana pertama yang terjadi tahun 2004 dan 2006 di atas, sama sekali belum muncul di republik apa yang kita kenal sekarang ini sebagai sosial-media, seperti YouTube, Facebook, twitter, Instagram dan lain-lain. Suka atau tidak, sosial-media itu bisa membangun yang bisa saja kita sebut sebagai ‘hiper-konsumerisme informasi’. Dan kelanjutan yang bisa dibayangkan pula adalah satu bentuk dari throw away society, terutama dalam hal ini bagaimana kita memperlakukan bermacam informasi itu. Apa akibat ‘lanjutan’ dari ini? Dari beberapa pendapat, salah satunya terkait dengan berkurangnya sense of emergency. Dan itu kita bisa lihat dengan sungguh telanjang dari bacot kepala BNPB di awal musibah: itu hanya ramai di medsos saja. Tentu media-sosial juga akan sangat berguna dalam menyebarkan situasi atau peristiwa kedaruratan, tetapi bagaimana kita merespon informasi itu, terlebih respon dari kekuasaan? Apakah kekuasaan ada yang justru hanya sibuk ‘berwisata bencana’ seperti disinyalir oleh presiden?

Dalam Political Theology (1922) Carl Schmitt pernah mengatakan bahwa “sovereign is he who decides on the state of exception’. Bencana, paling tidak tiga contoh di atas, kurang lebihnya sudah masuk dalam situasi exception. Dan bagaimana sik-‘sovereign’ membangun keputusan dalam merespon situasi ini? Waktu gempa di Jogja (2006) meski juga tidak dimasukkan dalam bencana nasional, pemerintah saat itu tetap terbuka terhadap bantuan dari luar negeri. Mengapa saat ini bahkan bantuan luar negeri tidak hanya tidak terbuka, tetapi malah di-nyinyirin oleh kuasa? Yang dari luar itu kecil-kecil saja dibanding yang sudah atau akan dikeluarkan oleh pemerintah, demikian bacot dari salah satu menteri. Dalam konteks ini maka sah-sah saja jika timbul kegundahan: apakah benar-benar ada itu sovereign? Ada yang mau bantu kok malah sampai kayang dan koprol menolaknya. Ada yang mau bantu saja kok dirasakan mengusiknya, mengganggu ‘kedaulatan’. Aèng-aèng saja.

Bahkan ada menteri yang dalam kunjungan ke daerah bencana menampakkan diri sedang makan enak bersama rombongan di sebuah restoran, dengan lauk-pauk berjejeran sepanjang meja panjang. Sambil memegang cerutu![1] Menteri yang di awal-awal bencana akting memanggul beras itu. Asu. Asu. Asu. *** (15-12-2025)

[1] https://www.youtube.com/watch?v=mXMAWzjSyj8

1828. Bahasa Yang Sedang Diperkaya

17-12-2025

Pada tahun 1839 Gubernur Jenderal Usmani untuk Mesir, Mohamad Ali Pasya ingin membangun angkatan perang dengan kapal-kapal dan senjata modern saat itu. Maka diundang-dipekerjakanlah ahli-ahli Barat. Tetapi ahli-ahli Barat itu hanya mau datang jika bersama keluarganya. Maka untuk itu didatangkan juga dokter-dokter Barat untuk merawat keluarga ahli-ahli tersebut. Tetapi di waktu senggang, dokter-dokter itu juga melayani penduduk setempat yang saat itu masih keras dalam peraturan, terutama hubungan antara pria dan wanita. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan salah satunya perawatan bagi ibu hamil dan melahirkan. Meski pada awalnya tersendat akhirnya pelayanan ibu hamil dan melahirkan berjalan semakin lancar. Tak mengherankan jika saat itu klinik bagi ibu melahirkan berkembang dalam arsenal-arsenal tempat kapal perang dibangun.[1]

Cerita di atas ditulis Toynbee untuk menggambarkan bagaimana perjumpaan budaya yang satu akan membawa yang lain juga. Demikian juga heboh-heboh isu ijazah palsu yang terus saja seakan tiada ujung. Menjadi risih? Bisa saja. Tetapi apapun itu dengan logika di atas, kita bisa membayangkan apa yang tiada henti diusung RRT dan semua kawan yang terlibat itu, sadar atau tidak perlahan juga memperkaya bahasa kita. Misalnya, dimensi presisisitas sedikit demi sedikit menyelusup di banyak pihak terkait dengan rasa-merasa soal kebahasaan. Meski memang kadang harus meminjam istilah-istilah asing dalam hal ini. Masalah? Tidaklah. Santai saja. Juga soal bagaimana sebuah kata akhirnya kadang memang harus tidak bermakna bias yang dalam sepuluh tahun terakhir begitu ugal-ugalannya dalam biasnya, atau dibiaskannya, atau katakanlah lebih sebagai ‘alat tipu’.

Hal di atas penting karena dalam isu ijazah palsu ini, ‘lawan’ trio RRT dkk itu selalu saja pakai ‘logika’ yang seakan tidak berubah dari waktu ke waktu: ‘logika kerumunan’ dan ‘logika buzzerRp’. Logika kerumunan misalnya terkait reuni-reunian, berkumpul dan memberikan testimoni soal kelulusan, survei ini survei itu, bahkan soal keindentikan ijazah yang dibandingkan dengan kerumunan ijazah lain yang tidak jelas juntrungannya. Logika buzzerRp bahkan sudah ‘jumpa darat’ dalam perdebatan di bermacam panggung. Lihat bagaimana gaya beragumentasi buzzerRp diusung oleh lawan RRT dkk itu, tanpa beban, tanpa sungkan semau-maunya, bahkan di depan audiens kongkret.

Jika ada yang berpendapat bahwa isu itu sengaja dipelihara oleh sik-J demi tetap hadir di ruang publik, pendapat itu sah-sah saja dan tentu mempunyai alasan kuat. Tetapi jika sik-J memang bermaksud demikian dalam isu ijazah palsu ini maka biarlah, biar saja, yang terjadi terjadilah. Apakah benar ia akan menuai benefit lebih besar dari kehancurannya? Itu soal lain. Dengan cerita Toynbee di awal tulisan, maka biar juga ‘semesta’ menggapai hal-hal yang tidak nampak atau katakanlah ‘kurikulum tersembunyi’ dari kegaduhan isu ijazah ini. Jika ‘kurikulum tersembunyi’ dari pihak sik-J dan gerombolannya itu adalah supaya tetap hadir di ruang publik, kita bisa juga berharap khalayak kebanyakan akan semakin kaya dalam kosa kata, misalnya. Semakin tahu betapa logika kerumunan itu bisa dilawan dengan presisisitas yang dibawa oleh kata-kata. Sadar atau tidak, tiba-tiba saja bahasa keseharian kita juga telah diperkaya. Dan dengan semakin diperkaya siapa tahu menjadi tidak mudah ditipu, Atau juga semakin yakin bahwa yang di depan mata itu adalah seorang penipu. Lama jadi penipu. *** (17-12-2025)

[1] Arnold J. Toynbee, Psikologi Perjumpaan Kebudayaan-kebudayaan, dalam YB Mangunwijaya (ed), Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, Vol. 1, Yayasan Obor Indonesia, 1987, cet-2, hlm. 84-85

1829. Sebelum Mitigasi Bencana

18-12-2025

Apa hal terpenting dalam sebuah upaya efisiensi? Kata-kata! Satunya kata dan tindakan adalah salah satu pintu masuk penting dalam bangunan efisiensi. Tetapi kata tidak hanya berurusan dengan tindakan, tetapi juga soal rasa merasa, soal bagaimana ungkapan diri, soal bagaimana sentiment dari yang lain diterima. Dan banyak lagi, bahkan untuk sekedar ngobrol gayeng saja. Dengan kata-kata ‘dunia’ dibangun, tetapi dengan kata-kata pula ‘dunia’ mungkin saja diruntuhkan. Mitigasi dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana”. Seakan dalam mitigasi, bencana itu ‘ditunda’ lebih dahulu dan kemudian dilihat dari bermacam aspek, sudut, dan banyak lagi sehingga dapat dibangun rencana dan pelaksanan terkait dengan penanggulangan bencana. Tetapi bagaimana saat atau beberapa waktu ketika bencana datang? Kita tidak boleh mengambil langkah ‘menunda’, dan ‘nada’ apa yang sebaiknya kita dengar? ‘Nada’ kemanusiaan! Itulah (satu-satunya) ‘nada’ yang mesti kita dengarkan saat itu, bukan yang lain.

Dari Heidegger kita bisa belajar menghayati juga bahwa ‘bahasa adalah juga rumah manusia’. Maka ketika ‘nada’ kemanusiaan yang mesti didengarkan dalam konteks di atas, bahasa menjadi sangat penting dalam hal ini. Segala kehancuran akibat bencana bisa saja hanya menyisakan satu hal: bahasa. Entah untuk minta tolong, meratap, atau menggalang kebersamaan, menyampaikan berita. Melihat beberapa kejadian terkait dengan polah sebagian petinggi, kita bisa menarik pelajaran bagaimana sentralnya kata-kata itu. Bahkan ketika hanya bahasa yang tersisa sebagai ‘rumah’ korban bencana, itupun dirusak oleh beberapa petinggi dengan aksi asal mangap, asal njeplak. Baik dalam bahasa verbal maupun bahasa tubuhnya. Keji. Mengapa asal mangap, asal njeplak baik verbal maupun bahasa tubuh bisa dengan tanpa beban keluar dari bacot petinggi itu? Mungkinkah karena sudah terbiasa hanya ‘nada’ modal yang terus saja didengar?

Badai Katrina yang menerjang New Orleans duapuluh tahun lalu, menjadi salah satu pintu masuk kajian Naomi Klein dan The Shock Doctrine (2007). Bencana dahsyat akan membuat shock bahkan tidak hanya korban tetapi juga orang-orang sekitar. Shock bisa begitu dalam sehingga digambarkan oleh Klein seakan kesadaran bisa-bisa seperti kanvas putih saja. Bagi kaum neolib, situasi itu seakan sebuah kesempatan untuk melukis apa yang menjadi ‘ideologi’-nya. Makanya anak judul dari The Shock Doctrine itu adalah: The Rise of Disaster Capitalism. Satu bentuk kapitalisme (neoliberalisme dalam hal ini) yang dilukis ketika kesadaran ‘menghilang’ karena shock berat akibat terjangan bencana dahsyat.[1] Ketika bencana dahsyat menerjang dan meluluh-lantakkan sekitar, ‘dunia’ seakan tanpa ‘axiz mundi’ lagi. Dan bagaimana untuk menghadirkan ‘axis mundi’ (lagi)? Ada dua hal, pertama melalui kata-kata dari pihak yang mempunyai ‘capital’ (simbolik) tinggi atau tertinggi. Dalam gempa di Jogja 2006, peran Sultan amat penting dalam hal ini. Mualem di Aceh juga berposisi seperti itu, sayangnya ‘bawahannya’ ada yang ‘menelikung’ bahkan meninggalkan tanggung jawab dan pergi ke luar negeri. Sayangnya lagi, dari pusat banyak petinggi yang asal mangap, asal njeplak juga. Atau bayangkan ketika presiden punya keinginan kuat dalam menghadapi bencana itu, para menterinya bahkan di depan hidungnya berani main tipu. Belum lagi yang asal mangap, asal njeplak, akting sontoloyo, makan enak di daerah bencana.

Kedua adalah latihan-latihan dalam menghadapi bencana, yang karena kesungguhan dalam latihan tetaplah tersisa dalam kesadaran ketika shock akibat bencana benar-benar datang. Jepang adalah contoh kongkret bagaimana ke dua hal di atas berlangsung dengan baiknya. Tidak hanya latihan menghadapi bencana, tetapi juga terus menerus ‘latihan’ dalam bicara bagi pejabat publiknya, sehingga sama sekali tidak muncul asal mangap asal njeplak. Bahkan selip lidah-pun akan menuai konsekuensinya: mundur dari jabatan. *** (18-12-2025)

[1] Bandingkan dengan tiga peristiwa ini (1) Keputusan MK terkait tidak bolehnya polisi aktif di jabatan sipil, 13 November 2025, (2) Banjir bandang di Sumatera, 25 November 2025, dan (3) Keluarnya Peraturan Polisi (Perpol No. 10/2025), 9 Desember 2025