24-03-2026
Tidak bisa dihindari, penampakan dominan dari pemilihan umum adalah hiruk-pikuk. Padahal pemilihan umum adalah juga soal nasib negara-bangsa, paling tidak lima tahun mendatang. Apa iya nasib hampir 300 juta manusia dan segala kekayaan alam ditentukan dalam situasi hiruk-pikuk? Bertahun terakhir kita bisa belajar ternyata di balik hiruk-pikuk itu ada kepentingan ‘lain’ yang menyelusup. Dan faktanya, ini tidak bisa dihindari juga. Sama dengan kehiruk-pikukan itu sendiri. Pada awal-awal Reformasi, banyak telaah soal demokrasi dikaitkan dengan pertanyaan, penting mana actor atau sistemnya? Dengan pengalaman dua-puluh lima tahun ini, pertanyaan itu bisa kita angkat lagi, bukan sebagai ‘pilihan’ tetapi bagaimana jika actor dan system itu berhadapan dengan ke-hiruk-pikuk-an? Kadang bicara system akan juga bicara soal distrik atau proporsional, dengan segala ‘variannya’, tetapi bagaimana jika pilihan-pilihan itu sama-sama dihadapkan pada kehiruk-pikukan?
Tetapi bukankah demokrasi memang harus memberikan tempat bagi hiruk-pikuk? Sik-A bicara ini, sik-B bicara itu, dan seterusnya? Yang dimaksud hiruk-pikuk di sini adalah hiruk-pikuknya massa. Mau actor se-maknyus apapun, mau system secanggih apapun, ketika ia berhadapan dengan hiruk-pikuknya massa, ia atau system itu bisa menjadi ‘lumpuh’. Tentu pasti ada kemungkinan ia akan mampu juga ‘menunggangi’ massa. Maka keasyikan yang kemudian dominan muncul salah satunya adalah, siapa menunggangi siapa. Tetapi jangan-jangan, di tengah keasyikan itu, ada yang mengambil kesempatan. Kesempatan yang sudah dipersiapkan lama jauh sebelum actor-sistem-massa itu asyik sendiri saling menunggangi dalam hiruk-pikuknya kontes pemilihan itu.
Maka adalah penting untuk melihat massa dalam pemilihan itu tidak hanya soal hak, tetapi juga soal tirai. Tirai yang menyembunyikan siapa-siapa yang akan mengambil kesempatan dengan bersembunyi lebih dahulu di balik hiruk-pikuk. Siapapun actor yang tampil, apapun system yang dipakai, ia tetap sembunyi dulu di balik hiruk-pikuk. Lalu, apa yang mesti dilakukan? Jika memang perlu ‘studi banding’, Jepang bisa sebagai tempat bagaimana ‘hiruk-pikuk’ pemilihan bisa dikelola. Dari perjalanan bermacam rejim, demokrasi itu memang adalah soal ‘demos’ berdaulat: melalui kebebasannya bersuara, dan sebelum bersuara semestinyalah: berpikir. Demokrasi adalah penolakan dari kungkungan sihir dari monarki dan aritokrasi. Dan apa bedanya ketika sik-demos itu ternyata jatuh pada sihir yang dibuatnya sendiri, sihir massa? Dan sik-mono, sik-tiran, sik-aristo, sik-olig(arki) ternyata bersembunyi di balik sihir yang dibuat oleh sik-demos sendiri atau isinya ya demos itu sendiri? Bukankah itu juga paradoks dari demos-krasi juga?
Selain bagaimana massa-kerumunan baik dalam hal ini kerumunan orang, bendera, foto calon, pamphlet dikelola atau dibatasi, perbanyaklah kampanye model ‘Desak Anies’ itu. Katakanlah, ada waktu kampanye 6 bulan (ya enam bulan), dengan empat bulan hanya boleh digelar kampanye model ‘Desak Anies’, sedangkan dua bulan terakhir bisa diteruskan ditambah dengan melibatkan massa-kerumunan. Juga baru boleh pasang bendera dll, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Itupun tetap ada pembatasan dalam hal kerumunan itu, sekali lagi dalam hal orang, bendera, foto calon, pamphlet, dll-nya. Atau ada usulan lain? Tentu juga soal wasitnya, KPU dan Bawaslu. Untuk memperbaiki kualitas KPU dan Bawaslu, bisa dimulai dengan mengajukan ke sidang KIP, pertanggung-jawaban keuangan KPU dan Bawaslu itu haruslah merupakan informasi terbuka. Terbuka bagi publik untuk meng-auditnya sampai sekecil-kecilnya. Termasuk dana untuk sewa private-jet mewah itu. *** (24-03-2026)
