Kaum Sofis pada era Yunani Kuno memanipulasi penampakan-penampakan yang terjadi dengan bersilat kata, melalui ‘sihir’ kata-kata. Fenomenologi sangat terkait dengan masalah penampakan-penampakan, maka dia akan selalu menjadi gerakan filsafat yang signifikan, terlebih dunia kita semakin akrab dengan telepon, televisi, film-film dan jaringan internet.[1]
Tulisan ini adalah mengenai Pancasila sebagai ideologi, dengan permasalahan-permasalahan pendangkalan dalam penghayatan dan pelaksanaannya. Permasalahan pedangkalan yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah sebuah proses pendangkalan yang terjadi dalam rentang waktu sejak Proklamasi Kemerdekaan, kemudian masuk ke era Orde Baru, dan kemudian pada era Reformasi sekarang ini. Pendapat kami adalah, telah terjadi proses pendangkalan terhadap penghayatan dan pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi (negara), terutama sejak masa Orde Baru sampai dengan era Reformasi ini.
“Redistribusi bukan bagi-bagi tanah, melainkan mengubah struktur sosial ekonomi. Dalam statistik, redistribusi itu berarti mengatur lagi sebarannya. Apabila 16 persen penduduk menguasai 69 persen tanah, sedangkan 40 persennya menguasai kurang 10 persen, itu timpang. Sebaran yang timpang seperti itu direstrukturisasi dengan redistribusi,” kata Gunawan Wiradi, ahli kajian agraria dari IPB, Jum’at (13/1), mengacu pada konsep statistik.
Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2010, sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia kini menguasai 56 persen aset nasional, yang 87 persen di antara aset berupa tanah. Selain itu, 7,2 juta hektar tanah yang dikuasai swasta sengaja ditelantarkan.
Indonesia Peringkat 5 Dunia untuk Jumlah Anak Pendek
Sebanyak 35,6 persen anak Indonesia berumur kurang dari lima tahun bertinggi badan lebih rendah dari semestinya. Makin dewasa, kurang tinggi makin besar.
35 % daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan dan 257 kontrak pertambangan batu bara.
Antara tahun 1993-2003 jumlah petani gurem meningkat dari 10,5 juta menjadi 13,7 juta orang (Data BPS). Dari total 28 juta rumah tangga petani (RTP) di Indonesia, terdapat 6,1 juta RTP di Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rata pemilikannya hanya 0,36 hektar.
Mata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaca-kaca, mulutnya tertahan sejenak tak mampu melanjutkan pidatonya. Presiden tak kuasa menahan haru, lalu menitikkan air mata. Itu terjadi di Istana Bogor pada 21 Oktober 2010 dalam peringatan ke-50 Hari Agraria. “Saya terharu melihat tadi,” ujar Presiden kala itu. Untuk sesaat, ia seperti tak mampu melanjutkan kata-katanya.
Hal I: Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim mengatakan: “Berdasarkan data, ada lebih 25 juta hektar hutan dikuasai HPH, lebih 8 juta hektar dikuasai HTI, dan 12 juta hektar dikuasai perkebunan sawit besar. Di sisi lain, hampir 85 % petani di Indonesia merupakan petani tanpa tanah dan lahan sempit …” (Warta Jateng 27 – 12 – 2011, hlm. 13)
Hal II: Jelajah Daerah Tertinggal Menuju Pembangunan Yang Merata
Oleh: Ito Prajna-Nugroho (STF Driyarkara)
Cobalah perhatikan arus informasi di media-media massa akhir-akhir ini. Segera kita dengar dan lihat berita tentang saling gebuk, saling injak, saling seruduk, saling memaki, saling makan di antara sesama orang yang sebetulnya disatukan oleh ikatan politik-spiritual yang sama: Nusantara (yang di zaman modern menjadi Republik Indonesia). Tetapi orang boleh-boleh saja meragukan kredibilitas media, sebab media massa tidak lain dari re-presentasi atau upaya menghadirkan kembali fakta-fakta yang sudah terjadi. Pemberitaan media selalu telah merupakan penafsiran (interpretasi) atas fakta. Jika demikian halnya, maka amatilah saja baik-baik relasi antar-manusia di sekililing kita. Dari hubungan pribadi ataupun profesional, perilaku orang di jalan-jalan raya, terminal, stasiun dan di pasar-pasar, hingga ke tingkat politik nasional, kita segera akan menemukan gejala yang sama: saling gebuk, saling injak, saling seruduk, saling memaki, dan saling makan. Kalau mau dirumuskan dengan singkat, semua gejala itu tidak lain dari hasrat saling mendestruksi diri. Padahal, seseorang yang punya kecenderungan untuk mendestruksi dirinya sendiri dan diri orang lain secara psikologis adalah orang yang jiwanya sakit (orang sakit jiwa). Suatu bangsa (Nation) yang digerakkan oleh gerak kesadaran-jiwa manusia-manusia di dalamnya secara mendasar juga merupakan sebuah entitas/satuan spiritual yang ber-jiwa. Suatu bangsa yang hampir di setiap penjurunya sehari-hari hanya ribut kisruh saling gebuk saling membinasakan tidak lain adalah bangsa dengan jiwa yang sakit (bangsa sakit jiwa).
(Jeffrey A. Winters)
It is a confounding moment in American political history. On the one hand, evidence of democratic possibilities is undeniable. In 2008, millions of Americans helped catapult a man of half-African descent into the White House long before observers thought the nation was “ready.” Democratic movements have won major victories in recent decades, spreading civil rights, improving the status of women and ending unpopular wars. This is the continuation of a trend with deep roots in American history, reaching back at least to the Jacksonian era, of extending the equality principle into American culture at large.
Apa yang dimaksud dengan judul tulisan di atas adalah bukan untuk mengatakan bahwa pembahasan akademik mengenai Pancasila itu adalah tidak penting. Bukan itu yang dimaksudkan. Pembahasan akademik tentang Pancasila boleh, dan semestinya tetap dilakukan dan terus dikembangkan. Yang ingin disampaikan adalah, mengingatkan bahwa kekalahan atau kemenangan Pancasila itu tidaklah terjadi di meja-meja akademik, tetapi bagaimana pendukung-pendukung Pancasila mampu membangun kekuatan untuk mengawal pelaksanaan atau aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara.
Ada berita: bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum maka ekonomi sedikit menggeliat. Atau ketika musim mudik Lebaran, di beberapa daerah ekonomi juga menggeliat. Banyak uang dibawa pulang dan dibelanjakan. Demikian juga kota pendidikan Yogyakarta, banyak pelajar dan mahasiswa masuk ke Yogja, dan setiap bulan membelanjakan uang yang dikirim. Mereka membeli makan setiap hari, warung-warung kemudian belanja bahan-bahan di pasar, dan pasar kemudian ikut menggeliat. Artinya, ada gelontoran uang yang kemudian dibelanjakan, untuk konsumsi, dan itu membuat perekonomian menggeliat.
Merawat-Jiwa sebagai Problem Dasar dalam Tatanan Politik dan Gerakan Jiwa
Pembahasan atas Pemikiran Jan Patočka dalam Teks Plato and Europe
Oleh: Ito Prajna-Nugroho, S.S*
1. Pengantar: Sekilas tentang Jan Patočka
Jan Patočka (1907-1977), profesor filsafat di Universitas Charles Praha, pertama-tama mungkin paling tepat disebut sebagai seorang fenomenolog. Ia adalah fenomenolog berkebangsaan Czekoslovakia. Sebagai fenomenolog berkebangsaan Ceko, ia memiliki ikatan darah dan tanah (Blut und böden) yang sama seperti gurunya Edmund Husserl, Thomas Masaryk (Kepala Negara pertama Cekoslowakia), dan muridnya Vaclav Havel (Presiden Ceko saat ini). Kuatnya keberakaran ontologis-primordial pada darah dan tanah itu tidak saja mewarnai keseluruhan pemikirannya, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama yang membuat Patočka berani hidup menderita bahkan melawan rezim Komunisme yang banal dan tidak berakar itu, sampai akhirnya ia meninggal saat disiksa StB, polisi rahasia komunis. Patočka meninggal pada 13 Maret 1977, di usia 70 tahun, karena perdarahan otak dan komplikasi jantung saat sedang diinterogasi dan disiksa dinas rahasia komunis Ceko. Ia ditangkap dan disiksa dinas rahasia komunis (yang banal, tidak berakar, dan anti-kritik itu) semata-mata karena ia menjadi salah satu penggagas dan penyusun Piagam 77 (Charta 77), sebuah pernyataan kemanusiaan yang bahkan tidak menyebut satu katapun mengenai rezim komunis. Piagam 1977 semata-mata hendak menyadarkan semua pihak untuk mengingat kembali (re-member-ing) hak asasi manusia sebagai prinsip hidup bersama, dan dengan itu mengajak semua untuk kembali pada (re-turn-ing) asas-asas yang termuat dalam Piagam Hak Asasi Manusia.[i]
FENOMENOLOGI SEBAGAI SUATU SIKAP HIDUP
Selayang Pandang mengenai Fenomenologi Edmund Husserl dan Martin Heidegger
Oleh: Ito Prajna-Nugroho, S.S[i]
Pengantar: Problem Modernitas sebagai Titik Tolak
Dalam dunia kehidupan sehari-hari, kita larut dan hanyut dalam berbagai kesibukan dunia modern: mulai dari kerja rutin di kantor, memakai kompor dan listrik di rumah, memakai mobil dan motor, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, asyik berkutat dengan perangkat teknologi-komunikasi termutakhir, sampai ikut berpartisipasi dalam debat politik terkini tentang demokrasi. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa saat ini modernitas dan teknologi telah menjadi totalitas horizon yang melingkupi seluruh hidup kita, dan darinya tidak dapat kita lepas. Tetapi di tengah-tengah semua hingar-bingar hidup modern itu kita perlu sedikit bertanya: Apakah semua hal yang sekarang kita geluti-hidupi sehari-hari itu muncul dan terjadi begitu saja? Apakah dunia modern itu begitu berkuasa sehingga kita tidak bisa lain kecuali tertawan-tersandera dalam horizonnya yang total? Ataukah sebenarnya modernitas itu sendiri sebenarnya tidak lebih dari sebuah cara-pandang dunia tertentu, sebuah model tertentu tentang cara berada manusia, yang juga memiliki sebab-musabab serta asal-usulnya?
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh menilai pemerintah lalai menangani kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi di Mesuji, baik Mesuji Lampung maupun Mesuji Sumatera Selatan. “Setelah kejadian, baru ada tindakan dari pemerintah,” katanya ketika dihubungi, Kamis 15 Desember 2011.
Menurut dia, Komnas telah menyerahkan laporan hasil investigasi atas kekerasan yang berujung pembunuhan di dua wilayah itu kepada pemerintah. Komnas merekomendasikan pengusutan tuntas kasus itu. Tapi pemerintah lamban mengantisipasi dan menanganinya.
Banyak yang bisa kita pelajari di tengah berkecamuknya keprihatinan terhadap pemberitaan kekejian yang terjadi di Mesuji, Lampung, Sumatera Selatan akhir-akhir ini, yang mana kejadiannya sendiri terjadi pada bulan-bulan awal tahun 2011 ini. Satu hal yang ingin diangkat di sini adalah masalah input, masukan, dari aparat pemerintah.
Yang dimaksud dengan input, masukan, aparat pemerintah adalah mulai dari proses recruitment dan pendidikannya. Paling tidak itu yang penting sebagai hal awal yang harus diperhatikan serius ketika bicara masalah input. Mengapa masalah input ini perlu serius diperhatikan? Karena kita ingin NKRI ini tetap ada dalam jangka waktu panjang! Dan tentu tidak sekedar ada, tetapi juga ada dan berkembang untuk mencapai cita-cita bangsa seperti yang ada di Pembukaan UUD 1945.