Pergerakan Kebangsaan

Dalam Buku: ”Mengkritisi UU Pokok Agraria” (2009), Soedjarwo Soeromihardjo menuliskan: ”Sewaktu mahasiswa, di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI), sekarang Institut Pertanian Bogor (IPB), saya mengambil Jurusan Sosial Ekonomi. Ilmu Politik Agraria diajarkan di Tingkat Sarjana. Yang mengajar Bapak Singgih Praptodihardjo. Kuliah beliau, mengenai kejadian-kejadian praktis terutama yang menyangkut kehidupan petani, seperti masalah landreform, penggarapan tanah, [...]

Berbeda dengan para menteri pertanian sebelumnya yang ingin menggenjot produktivitas pertanian, mentan yang baru memulai visinya dengan urgensi pelaksanaan reforma agraria. Menyempitnya luas lahan pertanian seiring penyempitan penguasaan petani atas lahan pertanian menegaskan gejala ”konversi” lahan pertanian ke nonpertanian berbanding lurus dengan ”ploretarisasi” petani.

LikWan No 23/Th. I – Nopember 2009 — Tanggal 29 – 30 Oktober 2009 iki ono pertemuan jenengé Rembug Nasional utowo National Summit 2009 nang Jakarta kono. Pertemuan kuwi ngrembug alangan-alangan utowo hambatan-hambatan seko kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah lan liya-liyané kanggo berkembangé dunia usaha utowo wiraswasta. Intiné, piyé dunia usaha kuwi iso lancar bén [...]

Noer Fauzi
“… pemecahan masalah tanah merupakan suatu syarat untuk perwujudan yang sempurna dari aspirasi-aspirasi kebangsaan negeri-negeri Asia Tenggara; dan bahwa hal itu, untuk sebagian besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan reorganisasi masyarakat yang berhasil.”(Eric Jacoby 1961:253)

Ketika penguasa kolonial Hindia Belanda dengan Agrarische Wet yang diundangkan pada tahun 1870 membagi-bagi lahan rakyat kepada perusahaan swasta, di negara-negara barat, negara justru membagi-bagikan lahan kepada rakyatnya (baca: petani).

Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor pertanian yang masih terus bertahan hingga saat ini. Ketika di negara-negara barat pertanian dimulai dengan membagi-bagikan lahan kepada petani (land-reform), di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya: tanah rakyat dirampas untuk dibagi-bagikan kepada pengusaha swasta. Babakan itu dimulai dengan diterbitkannya [...]

 
Land reform without participation of the state is a contradiction in terms (Solon L. Barraclough, 1999). Dan inilah yang membuat kita harus mencermati apakah calon-calon presiden ini benar-benar akan berpihak pada rakyat petani yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, bukan hanya pada oligarki dan pemburu rente. Mengapa harus jelas (dan detail)? Karena bisa juga [...]

Kesimpulan : Keberhasilan Orde Baru dalam mengangkat pertanian adalah kegagalannya menyelesaikan persoalan dasar dari pertanian itu sendiri yaitu pemerataan dan penataan agraria atau sering disebut pembaharuan agraria.

AMANAT PRESIDEN SUKARNO PADA ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA, 17 AGUSTUS 1959 DI DJAKARTA
………
1959 menduduki tempat jang istimewa dalam sedjarah Revolusi kita itu. Tempat jang unik! Ada tahun jang saja namakan ”tahun ketentuan”, - a year of decision. Ada tahun jang saja sebut ”tahun tantangan”’ – a year of challenge. Istimewa tahun jang lalu saja [...]

BAGIAN I
OPERASIONALISASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
 
PANCASILA
•         Sebagai dasar negara (“philosofische grondslag”, “Pokok Kaidah Fundamentil Negara”): Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
•         Sebagai Rechtsidee (“Cita Hukum”, “Cita-cita Moral Bangsa”) : Penjelasan Undang Undang Dasar 1945.

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Sumber: LN 1960/104; TLN NO. 2043

KETETAPAN MPRS No. 2.
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia
No. II/MPRS/1960
tentang
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional
Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia,
Dalam Rapat Plano ke-5 tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama
di Bandung,

Majalah Tempo Edisi 10 September 2006, melansir publikasi khusus untuk menyambut kedatangan Hernando de Soto, pakar pembangunan dari Peru. De Soto datang ke Indonesia pada September itu atas sponsor Bank Danamon. Laporan yang dibuat bekerjasama dengan Bank Danamon, menghabiskan enam halaman (halaman 75 – 81). Termasuk dua halaman tulisan Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Naskah [...]

THE voice of Joseph Stiglitz sounds sonorous, and quite different from those in the West. While the Washington 10 Consensus formula conceived by John Williamson in 1987-88 has been adopted by financial institutions like the International Monetary Fund, the World Bank and the US Treasury as a recipe to rehabilitate a country’s economic paralysis, Stiglitz [...]

Oleh Usep Setiawan*
Bentrok antara rakyat (petani) dengan aparat militer (TNI-AU) pada tanggal 21-22 Januari 2007 di kampung Cibitung desa Sukamulya, kecamatan Rumpin, Bogor-Jawa Barat mendorong kita merefleksikan kembali peran militer dalam urusan agraria.
Konflik antara warga dan TNI AU ini bermula dari rencana Lanud Atang Sandjaja yang hendak mengoperasikan proyek Water Training diatas lahan milik masyarakat. [...]